Oleh: Jamiluddin Ritonga (*)
Pemblokiran anggaran Ibu Kota Negara (IKN) tampaknya hal yang wajar dan logis.
Wajar karena IKN bukanlah prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, soal IKN tidak termasuk program unggulan Prabowo.
Logis karena Prabowo harus menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulannya. Karena itu, yang bukan program unggulan logis kalau anggarannya dipangkas.
Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir. Sebab, rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan.
Rakyat hanya menuntut Prabowo sesuai janjinya saat kampanye. Pembangunan IKN tidak termasuk janji Prabowo. Karena itu, Prabowo tak akan merasa bersalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN.
Jadi, IKN mangkrak atau tidak bukan tanggung jawab Prabowo. Rakyat justru akan marah pada Prabowo bila ia membangun IKN tapi janjinya justru tidak diwujudkannya.
Karena itu, Prabowo harus menggunakan anggaran untuk memenuhi janjinya. Janji itu hutang, dan akan terus ditagih rakyat.
Untuk itu, Prabowo boleh saja mengabaikan ambisi Joko Widodo terkait IKN. Prabowo tak punya beban moral atau merasa bersalah bila abai terhadap IKN.
Prabowo harus memilih, membangun IKN atau memenuhi janjinya kepada rakyat. Saya yakin, Prabowo akan memilih mewujudkan janjinya.
Jokowi bisa jadi hanya tinggal masa lalu. Termasuk tentunya IKN yang tak akan jelas rimbanya.
Biarkan Jokowi yang mempertanggungjawabkan IKN baik dunia maupun akhirat. IKN bukan urusan Prabowo, tapi semata proyek Jokowi.
*Penulis adalah Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul dan Dekan Fikom IISIP 1996-1999
