JAKARTA l Racikan.id – Evaluasi terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam para wakil rakyat. Program yang diharapkan mampu menjadi tulang punggung percepatan penurunan stunting ini dinilai belum menyentuh daerah-daerah rentan dan belum memiliki sistem evaluasi gizi yang memadai.
Anggota Komisi IX DPR RI Eko Kurnia Ningsih mengkritisi penyelenggaraan program MBG tersebut.
“Hingga triwulan kedua tahun ini, penerapan program MBG di Provinsi Bengkulu masih terpusat di Kota Bengkulu. Ada enam titik SPPG yang aktif dan rencananya akan ditambah tiga lagi. Tapi, bagaimana dengan kabupaten-kabupaten lain yang justru tingkat stunting dan gizi buruknya lebih tinggi?,” tutur Politisi PDIP itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayanan beserta jajaran yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Dirinya menilai, belum ada kejelasan soal data evaluasi status awal gizi siswa penerima manfaat.
Padahal, menurut Eko, data tersebut penting untuk memastikan program ini benar-benar sejalan dengan visi Presiden dalam membangun SDM unggul dan sehat.
“Tanpa baseline data yang jelas, bagaimana kita bisa tahu bahwa program ini berdampak nyata?,” tegas Eko.
Lebih lanjut, Eko mengungkapkan, Pemprov Bengkulu sebenarnya telah mengusulkan perluasan program ke 20 titik sekolah di berbagai kabupaten. Namun, belum semua disetujui oleh pemerintah pusat karena alasan sinkronisasi data dan kesiapan teknis.
“Kalau hanya sekolah yang infrastrukturnya sudah siap yang bisa dapat MBG, lantas bagaimana dengan sekolah yang justru berada di daerah miskin gizi? Jangan sampai program ini malah bias ke wilayah perkotaan,” tambah Eko.
Dalam skala nasional, angka penerima manfaat MBG dan insiden-insiden seperti keracunan makanan memang menjadi perhatian.
Namun, Legislator asal Dapil Bengkulu ini menegaskan, indikator keberhasilan sejati adalah penurunan prevalensi stunting dan pemerataan akses gizi yang adil.
“BGN harus memberikan penjelasan yang transparan mengenai arah kebijakan dan evaluasi administratif program MBG,” tutup Eko Kurnia Ningsih.
Hingga berita ini diterbitkan, BGN belum merespons secara resmi usulan dari Provinsi Bengkulu maupun pertanyaan terkait sistem evaluasi gizi siswa penerima manfaat. (***)
