Lampung utara l Racikan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan peringatan pada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) soal rentannya praktek gratifikasi untuk kepentingan tertentu.
Hal itu disampaikan Andy Purwana selaku Kasatgas Korsup Wilayah II KPK seusai kegiatan rutin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah yang berlangsung secara tertutup di Ruang Siger Setdakab Lampura, Rabu, (26/072023).
Andy Purwana menjelaskan KPK ingin melihat sejauh mana kinerja Pemkab Lampura dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan hadirnya seluruh kepala OPD, pihaknya berhasil melakukan program Monitoring Center for Prevention (MCP). Program tersebut untuk memonitor sejauh mana upaya Pemkab dalam pencegahan korupsi di daerahnya.
Baca Juga: Andy Purwana: Lampung Utara Rentan Korupsi, Sebagian Anggota DPRD Belum laporkan Harta Kekayaan
Soal asset Pemkab, KPK menyoroti mengenai sertifikasi asset Pemkab, pihaknya juga sudah menekankan agar asset-asset Pemkab harus segera di sertifikasi agar tidak hilang atau dikuasai pihak lain. Dari jumlah keseluruhan asset milik Pemkab, hanya 20 % yang sudah disertifikasi
“Dari total 1.913 bidang asset, baru 385 yang sudah di sertifikasi. Artinya masih 20 % yang bersertifikat. Jangan lagi ada asset Pemkab yang di klaim masyarakat atau pihak lain dan di gugat akhirnya kalah, itu menjadi kerugian negara, itu korupsi, nah kita tidak mau itu terjadi,” tegasnya.
Terkait pendapatan, KPK menilai kurang maksimal. Pemkab bisa berjalan berarti pendapatannya banyak, agar pegawainya (PNS) dapat sejahtera lewat gaji yang besar, sehingga mereka (PNS) tidak melakukan korupsi.
Andy juga menjelaskan, dirinya menyatakan telah memperingatkan dan mengingatkan semua pejabat yang hadir soal tujuh klaster korupsi. Seperti korupsi yang berbentuk kerugian negara, gratifikasi, conflict of interest, dan klaster lainnya.
Nanus
