JAKARTA l Racikan id – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah meninjau ulang aturan izin impor tekstil yang berlaku selama ini.
Mulyanto menilai aturan yang ada sekarang sangat merugikan pelaku usaha tekstil dalam negeri sehingga wajar bila banyak perusahaan yang gulung tikar.
“Sebelum masalahnya makin meluas saya minta pemerintah segera memperketat aturan impor tekstil. Jangan sampai industri padat karya ini terancam kolaps karena serbuan barang tekstil dari negara luar!,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Kamis (20/6/2024).
“Pemerintah harus menganalisis dan mengambil kebijakan yang akurat untuk mengatasi persoalan tersebut agar masalah ini segera dapat diatasi dan tidak merembet kemana-mana,” imbau Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto mengingatkan pemerintah, jangan malah mengambil kebijakan marjinal yang diprotes publik, seperti kebijakan pembatasan barang bawaan pakaian dari luar negeri, yang akhirnya dibatalkan.
Mulyanto pun mendesak pemerintah untuk mendengar dengan seksama aspirasi pelaku pasar, analis, dan asosiasi industri tekstil, karena penciuman mereka lebih tajam, ketimbang penciuman para pengambil kebijakan yang ada di belakang meja.
Di sisi lain, Anggota Baleg DPR RI ini menduga kelebihan produksi (over capacity) tekstil di Tiongkok, karena pengetatan di pasar Amerika dan Eropa, membuat Indonesia menjadi sasaran empuk dumping produk pakaian Tiongkok tersebut.
“Produk pakaian Tiongkok ini ditengarai masuk baik melalui jalur legal maupun ilegal. Apalagi ketika Peraturan Teknis dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) atas barang-barang impor dipermudah maka diduga produk tekstil tersebut makin merembes masuk melalui jalur ini,” jelas Mulyanto.
Mulyanto menegaskan, pemerintah harus melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor pakaian murah Tiongkok ini dengan mengambil langkah-langkah yang efektif dan terukur.
“Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan kementerian/lembaga terkait harus segera duduk bersama mengambil langkah-langkah jitu. Lupakan dulu soal turunnya anggaran di kementerian masing-masing,” imbau Mulyanto.
Legislator asal Dapil Banten 3 ini menambahkan, pemerintah harus fokus merumuskan kebijakan jangka pendek dan jangka menengah untuk kembali menguatkan roda industri Indonesia.
“Pasca pandemi Covid negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang juga mengalami kelesuan ekonomi. Ribuan perusahaan di negeri tersebut gulung tikar karena pencabutan insentif pasca pandemi. Oleh karenanya, pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mempertimbangan pencabutan insentif bagi industri pasca pandemi Covid-19 ini,” pungkas Mulyanto. (***)
