JAKARTA l Racikan.id – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi kesiapan Pilkada 2024 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Meski secara umum kondisi Kaltim cukup kondusif, kami harap Kaltim tetap waspada karena daerah ini berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia. Apalagi, pasangan calon pilgub hanya ada dua,” kata Rifqinizamy melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).
Lebih lanjut, Rifqinizamy mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda. Namun, ia juga mengingatkan pemanfaatan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) secara tepat dan tidak melanggar hukum.
“Laporan ke kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI-Polri juga sangat baik. Saya terima kasih ke Pak Pj. Gubernur (Kaltim), tidak ada masalah dengan NPHD karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilu-nya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN,” sebut politisi asal Kalimantan Selatan (Kalsel) itu.
Untuk diketahui, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kaltim, Jumat (8/11/2024) yang dipimpin langsung oleh Rifqinizamy dan juga turut dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf dan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.
Sementara itu, Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan sukses pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg), 14 Februari 2024 lalu.
“Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional,” kata Akmal.
Secara rinci Akmal lalu menguraikan partisipasi pemilih Kaltim pada pilpres dan pileg lalu. Partisipasi pemilih pada pemilihan presiden sebesar 79,80 persen. Sedangkan untuk pemilihan DPR RI partisipasi pemilih sebesar 79,18 persen dan pemilihan DPRD 79 persen.
“Kita bersyukur partisipasi pemilih Kaltim di atas rata-rata nasional. Ini adalah keberhasilan bersama. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak keamanan, masyarakat dan pemerintah,” kata Akmal.
Akmal menjelaskan sesuai tugas dan fungsi pemerintah adalah memberi dukungan penyelenggaraan pilkada.
“Kami sangat mendukung proses demokrasi yang diujungtombaki oleh para penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Akmal juga mengaku rajin berkomunikasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris. Mereka pun aktif memantau kesiapan infrastruktur dan logistik pemilu hingga ke desa-desa dan daerah terpencil.
Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses pilkada serentak adalah dengan pemberian NPHD.
“Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan mencapai Rp1,1 triliun,” ungkap Akmal.
Realisasi tersebut disesuaikan dengan tahapan. Untuk pihak keamanan terutama pada saat pelaksanaan dan pengamanan penghitungan hasil pilkada.
“Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD pada 23 September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada. Alhamdulillah kami didukung oleh Forkopimda,” tutur Akmal.
Nilai lebih dukungan lainnya ialah memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim.
“Hanya di sini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain,” ucap Akmal.
Sedangkan, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris melaporkan Pilkada 2024 ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka akan mencoblos di 6.274 tempat pemungutan suara (TPS) dengan 30 TPS lokasi khusus.
“Kampanye dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat terakhir 22 November 2024. Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun,” ucap Fahmi Idris. (***)
