JAKARTA l Raciksn.id – Kader dan simpatisan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Rabu (26/6/2024) di Kuningan, Jakarta Selatan.
Aksi demonstrasi itu untuk meminta KPK mengusut berbagai kasus dugaan korupsi di Kepemimpinan Tri Rismaharini.
Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution dalam orasinya menyampaikan informasi berbagai dugaan KKN di tubuh Mensos dari mulai pengalihan anggaran, pengondisian paket/ proyek pengadaan, penyaluran bantuan melaui PT. Pos, pengangkatan pejabat serta penyaluran Bansos yang tak tepat sasaran.
“KPK harus menangkap dan memeriksa Tri Rismaharini Cs terkait berbagai kasus dugaan korupsi yang ada di Kemensos. Usut tuntas kasus Pengalihan Anggaran Verifikasi Data Kemiskinan Rp1, 3 trilyun TA 2021 menjadi Kegiatan PUSDATIN dan Pengadaan Lainnya diduga syarat dengan KKN,” tegas Razak.
Razak menambahakan, Tri Rismaharini melakukan perbutan semena-mena yang diduga melanggar aturan yang berlaku dimana pengalihan anggarn jumbo Rp1,3 trilyun tersebut tidak direncanakan di BAPPENAS dan tidak dianggarkan di Kementerian Keuangan.
Dalam orasinya, Razak mendesak KPK untuk membongkar Kasus penyaluran Bantuan Non Tunai Melalui PT. Pos (Biaya Tinggi) dimana seharusnya bantuan tersebut disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
“Ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Dugaan KKN ini diperkuat dengan rangkap jabatannya Sekjend Robben Rico sebagai Komisaris PT Pos, KPK harus membongkar kasus ini,” tegas Razak.
“KPK jangan tutup mata, Bongkar kasus penyaluran Bantuan Non Tunai melalui PT. Pos. Periksa Sekjend Robben Rico yang merangkap sebagai Komisari PT. Pos. Risma dan Robben Rico diduga melakukan KKN yang sistemik dan terencana terkait dengan penyaluran bantuan melalui PT. Pos ini,” tambah Razak
Razak berharap, aparat dapat membongkar kasus dugaan praktek KKN sistemik dan terencana dalam pemenangan tender banyak orang Surabaya dengan keterlibatan anak kandung Menteri.
“Usut Tuntas kasus dugaan praktek KKN Tri Rismaharini CS dalam memenangkan tender proyek banyak dimenangkan vendor/rekanan orang Surabaya, yang lebih mirisnya lagi diduga dikendalikan anak kandung menteri, ini jelas dugaan KKN sistemik dan terncana,” tandas Abdul Razak Nasution.
Hal Senada juga di sampaikan Koordinator aksi Imam Sahala Pohan.
Imam mengatakan, selama kepemimpinannya, Tri Rismaharini semena-mena dengan banyak mengangkat pejabata dadakan tingkat eselon I dan II yang mana pejabat terbut ex bahwahannya sewaktu menjabat Walikota.
“Mensos Risma telah semena-mena di Kemensos dengan mengangkat bawahannya secara tiba-tiba/ dadakan demi kepentingan pribadinya,” imbuh Imam.
Imam juga meminta KPK untuk memeriksa kasus 46% Bantuan Sosial (BANSOS) yang tidak tepat sasaran karena diduga Bansos ini syarat dengan KKN yang mementingkan kepentingan pribadi.
“Sebagai wujud konsistensi PP HIMMAH dalam mengawal kasus ini, kita telah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk dilaporkan ke Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Nasional,” jelas Imam.
Dua jam menyampaikan orasi aksi demo PP HIMMAH pun ditanggapi Perwakilan KPK yakni Humas Rea
“Terimakasih kami ucapkan kepada PP HIMMAH yang telah menyampaikan aspirasi dan tuntutan ini. Aspirasi/ statement HIMMAH ini akan kami sampaikan unit. Dan kalau ada bukti-bukti silakan sampaikan ke Dumas,” jelas Rea.
Sementara itu, Humas BPK Aryo mengucapkan terima kasih atas laporan PP HIMMAH.
“BPK secara rutin tiap tahun pemeriksaan atas laporan keuangan, tetapi BPK setiap tahun juga audit yang lain pemriksaan dengan tujuan tertentu,” tutur Aryo.
Aryo berjanji akan menyampaikan laporan PP HIMMAH kepada pimpinan BPK yang nantinya akan memeriksa Kemensos.
“Sebagai bahan informasi dari BPK apabila masyarakat meminta laporan BPK yang telah dilakukan terbuka, masyarakat bisa langsung meminta hasil ke BPK karena BPK terbuka ke masyarakat,” tukas Aryo (***)
