JAKARTA l Racikan.id – Menyusul terjadinya ledakan di pabrik peleburan (smelter) nikel PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) pada Kamis (16/5/2024), Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah segera audit kelayakan semua smelter perusahaan Tiongkok.
“Pemerintah jangan menunda lagi audit kelayakan ini agar tidak jatuh korban semakin banyak. Saya menilai kerap terjadinya kecelakaan smelter itu terjadi karena pemerintah lamban mengaudit seluruh smelter perusahaan Tiongkok,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Minggu (19/5/2024).
Seharusnya, ingat Mulyanto, sejak kali pertama terjadi ledakan tungku smelter di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) tahun lalu, pemerintah aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter.
“Termasuk mengawasi pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dan keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto menuturkan, peristiwa ledakan smelter yang berulang ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter tidak sebaik yang digembar-gemborkan pemerintah.
Karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah tegas dan segera mengaudit seluruh smelter yang ada serta mengevaluasi tata kelola industri smelter ini, termasuk jarak bangunan smelter dengan pemukiman penduduk.
“Masak jarak bangunan smelter dan pemukiman hanya 21 meter. Ini kan sangat beresiko. Kok bisa mendapat izin,” keluh Anggota Baleg DPR RI ini.
Pemerintah, lanjut Mulyanto, perlu memastikan, izin usaha industri smelter yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman dan selamat bagi pekerja dan masyarakat dan jangan sekedar kejar tayang investasi.
“Kita khawatir dengan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah kepada investor, alih-alih menjalankan usaha industri dengan baik, perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri,” tukas Legislator asal Dapil Banten 3 ini.
“Akhirnya yang jadi korban adalah pekerja dan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah jangan ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti mbalelo,” tandas Mulyanto. (***)
