Oleh: Jamiluddin Ritonga (*)
Puan Maharani memastikan PDI Perjuangan (PDIP) tidak masuk ke kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Tidak masuknya PDIP ke kabinet pemerintahan Prabowo tentu membuat lega sebagian anak bangsa, terutama yang pro demokrasi. Sebab, dengan begitu masih ada partai yang mau berada di luar pemerintahan yang akan menjalankan fungsi partai oposisi.
Meskipun tidak ingin disebut oposisi, namun dengan berada di luar pemerintahan PDIP dapat melaksanakan checks and balances.
Melalui checks and balances, diharapkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap sederajat. Dengan begitu, tiga lembaga negara tersebut dapat saling mengawasi satu sama lainnya.
Pengawasan dalam kesetaraan diperlukan agar pemusatan kekuasaan dapat dicegah. Hal itu diperlukan agar kesewenang-wenangan lembaga negara tertentu dapat diminimalkan.
Kasus Pemerintahan Joko Widodo (eksekutif) yang terlalu dominan tidak boleh terulang lagi. Eksekutif tidak boleh lagi mendikte legislatif sehingga dalam beberapa kasus menjadi lembaga stempel. Yudikatif juga tak boleh lagi dapat didikte agar mengikuti kehendak eksekutif.
Karena itu, kesediaan PDIP berada di luar pemerintahan diharapkan dapat mencegah pemusatan kekuasaan di eksekutif. Hal ini tentu baik kepada Prabowo, karena peluang tergelincir menyalahgunakan kekuasaan dapat dicegah secara dini.
Jadi, Prabowo seharusnya berterimakasih kepada PDIP yang mau berada di luar kabinetnya. PDIP dapat menjadi pengingat bagi Prabowo agar tetap menjalankan pemerintahan sesuai koridor konstitusi dan prinsip demokrasi.
Karena itu, sudah seharusnya anak bangsa mengapresiasi PDIP yang siap berada di luar pemerintahan. Dengan begitu, PDIP sudah membantu bangsa dan negara ini untuk tetap di jalur demokrasi sebagaimana amanah konstitusi dan reformasi.
*Penulis adalah Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul dan Dekan Fikom IISIP 1996-1999
