JAKARTA Racikan.id – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meragukan kemanfaatan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) pada sejumlah ormas keagamaan.
Keputusan ini diatur dalam revisi PP Minerba yang ditandatangani Presiden, Kamis (31/5/2024).
Mulyanto khawatir pemberian prioritas IUPK kepada kepada ormas keagamaan membuat tata kelola dunia pertambangan semakin amburadul.
“Sekarang saja persoalan tambang illegal sudah seperti benang kusut. Belum lagi dugaan adanya beking aparat tinggi yang membuat berbagai kasus jalan di tempat. Sementara pembentukan Satgas Terpadu Tambang Ilegal sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti, semua masih jadi PR yang harus diselesaikan,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Sabtu (1/6/2024).
Mulyanto melihat Presiden gagal menentukan skala prioritas kebijakan pengelolaan minerba.
“Saat ini yang dibutuhkan adalah penguatan instrumen pengawasan pengelolaan tambang minerba bukan bagi-bagi izin. Saat ini saja dua orang mantan Dirjen Minerba jadi tersangka, bahkan terpidana. Dan sampai hari ini Dirjen Minerba belum ada yang definitif,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Artinya, jelas Mulyanto, pemerintah tidak serius mengelola pertambangan nasional.
Mulyanto mengatakan, pemerintah masih menjadikan IUPK sebagai komoditas transaksi politik dengan kelompok-kelompok tertentu.
“Saya sudah baca revisi PP Minerba yang baru saja ditandatangani Presiden. Memang tertulis, bahwa yang diberikan prioritas IUPK adalah “badan usaha” yang dimiliki ormas keagamaan,” tutur Mulyanto.
IUPK prioritas, ungkap Mulyanto, diberikan kepada badan usaha, bukan kepada Ormas Keagamaan itu sendiri.
“Secara regulasi-administrasi sepertinya dibenarkan dan masih sesuai dengan UU Minerba, namun dalam sudut pandang politik, upaya ini sangat kentara motif untuk bagi-bagi kue ekonominya,” ucap Anggota Baleg DPR RI ini.
Jadi, ujar Mulyanto, perlu dipantau dipelototi betul nanti kinerja badan usaha tersebut.
“Apakah benar-benar profesional dalam menjalankan RKAB tambangnya dengan baik, lalu berkontribusi bagi peningkatan penerimaan keuangan negara (PNBP). Atau menjadi sekedar badan usaha abal-abal, perusahaan ali-baba. Di depan Ormas keagamaan di dalamnya perusahaan yang itu-itu juga,” papar Mulyanto..
Legislator asal Dapil Banten 3 ini mengaku pesimistis dengan hal ini.
