JAKARTA l Racikan.id – Menyusul terjadinya ledakan smelter di PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pekan lalu, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program hilirisasi mineral nasional.
“Pemerintah jangan anggap enteng rentetan kecelakaan di smelter milik perusahaan Tiongkok, sebab hal itu bisa membahayakan masyarakat di sekitar kawasan smelter,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Rabu (22/5/2024).
Menurut Mulyanto, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengadakan pembaruan agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat.
“Ini kan menyedihkan kalau sebentar-bentar terjadi ledakan smelter yang menimbulkan kerugian besar bagi pekerja ataupun masyarakat,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto menyebut, penerimaan keuangan negara dari program hilirisasi itu tidak sebanding dengan insentif yang diberikan pemerintah.
“Berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor digelontorkan negara untuk mendukung habis-habisan sektor ini. Belum lagi dampak sosial-lingkungan yang terus berulang baik ledakan smelter, seperti yang kembali terjadi di Kalimantan, maupun bentrok antarpekerja,” papar Mulyanto
Sementara, tambah Anggota Baleg DPR RI ini, produk program hilirisasi ini hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan nilai tambah rendah.
“Sedang sembilan puluh persen lebih penerimaan hasil ekspor produk smelter dinikmati oleh investor asing,” tukas Legislator asal Dapil Banten 3 ini.
“Program Hilirisasi setengah hati ini harus dihentikan. Saatnya kita evaluasi secara komprehensif program hilirisasi nasional, agar kita dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan Indonesia menjadi semakin berdaulat. Pemerintahan baru ke depan memiliki peran yang strategis,” tandas Mulyanto. (***)
