JAKARTA l Racikan.id – Menyusul kunjungan Komisi VII DPR RI ke fasilitas smelter PT. VII DPR RI Mulyanto menilai, saatnya pemerintahan baru ke depan menyetop program hilirisasi mineral yang ugal-ugalan.
“Jangan karena ingin mengejar target investasi asing pemerintah membiarkan investor membangun proyek secara ugal-ugalan,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Jumat (31/5/2024).
Akibatnya, lanjut Mulyanto, penerimaan negara tidak meningkat, sementara masyarakat dan lingkungannya yang dikorbankan.
“Ke depan, pembangunan harus bersifat inklusif dan berkesinambungan, dengan investasi yang berkualitas dan program hilirisasi dengan nilai tambah tinggi, sehingga negara dan rakyat benar-benar diuntungkan,” imbau Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Menurut Mulyanto, hal ini aneh apabila nanti terbukti benar dokumen Amdal belum jadi, namun proyek smelter sudah diresmikan.
“Pasalnya jarak antara pabrik dan pemukiman penduduk hanya terpaut sejauh 21 meter,” tutur Mulyanto.
Mulyanto berpendapat, hal ini sangat riskan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Jadi wajar kalau dokumen Amdalnya diduga bermasalah,” jelas Anggota Baleg DPR RI ini.
Legislator asal Dapil Banten 3 itu mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera memeriksa kasus ini dengan baik, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Negara nyaris tidak mendapat apa-apa dari hilirisasi ini, mengingat banyak insentif yang diberikan,” tandas Mulyanto. (***)
