Depok l Racikan.id – Proses PPDB Jabar untuk SMA sudah berakhir, termasuk PPDB SMA di Kota Depok. Masih banyak pihak yang tidak puas bahkan sangat kecewa dengan dengan hasil seleksi PPDB melalui Jalur zonasi di SMA Negeri, masih ada pihak yang melakukan aksi mendatangi Kantor Wali Kota Depok untuk meminta keadilan bagi siswa dan siswa yang tidak diterima di SMA negeri.
Ada juga ketidakpuasan dan kekecewaan warga yang tinggal tidak jauh dari sekolah yang jarak rumahnya dengan sekolah kurang dari 500 meter tidak bisa masuk di SMA Negeri, bahkan merasa diperlakukan tidak Adil oleh Panitia PPDB sekolah. Hal ini terjadi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar SMA Negeri 2 Depok.
Kejadian ini dibuktikan dengan adanya aduan masyarakat wilayah sekitar gedung sekolah SMA Negeri 2 Depok, kepada team gabungan tiga aliansi Paguyuban Wartawan Depok (PWD), Media Online Indonesia (MOI) dan Gabungan Insan Pers (GIPERS), di Depok Timur, pada Rabu, (5/7/2023).
Baca Juga: Masyarakat dan Orang Tua Siswa Miskin Geruduk Walikota Depok
Orang tua siswa (Ortusis) yang mendaftarkan anaknya melalui online PPDB jalur zonasi, dari rumahnya yang hanya berjarak 200 meter dari sekolah, namun ditolak oleh Panitia PPDB SMA Negeri 2 Depok.
Orang tua siswa yang mendapat telpon dari Panitia PPDB SMA Negri 2 Depok pada jam 9 pagi untuk ke sekolah, karena Ortusis sedang bekerja, dia meminta saudara dan anaknya mendatangi sekolah disana mereka bertemu Asep, Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 2 Depok.
Asep lalu mengarahkan calon siswa PPDB jalur zonasi untuk menggeser titik kordinat dan memberinya selembar kertas serta menyuruh membuat surat pernyataan pengunduran diri, jika sampai jam 2 siang ini tidak diserahkan surat pernyataan pengunduran diri kepada pihak sekolah, maka dianggap calon siswa tersebut tidak layak.
“Iya awalnya di telpon jam 9 pagi oleh tim panitia PPDB SMA Negeri 2 Depok untuk verifikasi, setelah itu anak saya datang ke sekolah SMA Negeri 2 bersama saudara, di sekolah mereka bertemu Asep ketua panitia PPDB, Asep lalu mengarahkan anak saya untuk menggeser titik kordinat dan memberikan kertas selembar untuk disuruh membuat surat pernyataan pengunduran diri, apa bila sampai jam 2 siang tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri ke sekolah, maka anak saya di anggap tidak layak,” ungkapnya.
Baca Juga: Roy Pangharapan: Gubernur Jawa Barat Bungkam,Orang Tua Siswa Miskin Demo di SMAN 3 Kota Depok
Dari kejadian tersebut, ortusis mengadukan peristiwa itu ke team gabungan tiga aliansi Paguyuban Wartawan Depok (PWD), Media Online Indonesia (MOI) dan Gabungan Insan Pers (GIPERS), agar mendapat bantuan.
Team yang menerima aduan dari ortusis yang merasa dizolimi oleh pihak panitia PPDB sekolah SMA Negeri 2 Depok, mencoba bertemu ketua MKKS SMA Depok Mamad Mahpudin namun sangat sulit untuk ditemui dengan berbagai alasan. Kemudian team bertemu Asep Sudarsono selaku kepala KCD ll di Bogor.
Pertemuan antara team dengan Asep Sudarsono berjalan dengan lancar, adanya komunikasi yang baik dari kedua pihak. Dalam pertemuan itu team menyampaikan aduan yang yang disampaikan oleh warga kepada Asep bersama semua bukti-bukti pendukungnya. Selain itu team juga memberikan bukti-bukti hasil temuan team yang berkaitan dengan seleksi PPDB jalur zonasi yang diduga sangat merugikan warga Kota Depok.
Pengaduan dan dokumen pendukungnya diterima langsung oleh Asep.
“Pengaduan dan dokumen ini sudah diterima saya. Hal ini akan ditindaklanjuti dan menjadi atensi buat saya”, ujar Asep Sudarsono
Kenyataannya Asep Sudarsono selaku Kepala KCD ll tidak melakukan tindakan lanjutan atas pengaduan team, team mencoba melanjutkan proses pengaduan dan laporanya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Saat team tiga aliansi mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk bertemu dengan Kadisdik, pihak security mengatakan Kadisdik lagi ke luar negeri bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kadisdik Provinsi Jawa Barat sementara berada di luar negeri, team berharap dapat bertemu dengan salah seorang pemangku jabatan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, namun disampaikan security, Humas Kabid dan juga Sekdis sedang ada kegiatan di luar kantor.
Sampai berita ini dimuat belum ada tanggapan apapun dari KCD ll ataupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait kecurangan yang dilakukan Panitia PPDB SMAN 2 Depok.
(Red)
Respon (1)