JAKARTA l Racikan.id – Persoalan yang mendasar mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah kita ingin ada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu yang perlu kita sepakati poin-poinnya, kemudian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas kita perlu kebijakan fiskal namanya APBN sebagai instrumen untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi berkualitas tersebut.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad saat menjadi Narasumber Diskusi Forum Legislasi DPR RI bertema “Mengupas RAPBN Tahun 2025” di Ruang PPIP, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Menurut Kamrussamad, Indonesia perlu kebijakan moneter sebagai instrumen untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas.
“Kita perlu kebijakan mikroprudensial yang berkaitan dengan industri keuangan kita supaya transmisi kebijakan ke sektor itu betul-betul bisa diwujudkan,” kata Kamrussamad.
Kamrussamad menjelaskan, dari tiga instrumen yakni: fiskal, moneter, dan mikroprudensial yang ada sebesar Rp14 ribu triliun uang berputar di perbankan Indonesia harus dapat tersalurkan pada sektor riil yang belum sepenuhnya dapat terwujud.
“Bayangkan ada Rp10 sampai Rp12 triliun perhari perputaran uang di pasar modal. Nah khusus untuk APBN 2025 yakin dan percaya semangat keberlanjutan ini telah mewarnai penyusunan APBN 2025,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.
Semangat keberlanjutan itu, ucap Kamrussamad, tercermin akomodasi program yang menjadi program prioritas di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang di dalam usulan Nota Keuangan.
“Misalnya program makan bergizi gratis, apa faktanya selain dalam rancangan ada di dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan memang sudah ada satu pasal yang mengatur tentang perlunya pemerintah segera membentuk semuanya. Diperlukan waktu untuk menuntaskan hal itu tetapi kita bersyukur semangat keberlanjutan ini betul-betul bisa diimplementasikan menjadi satu kebijakan yang nyata,” jelas Kamrussamad.
Kamrussamad menuturkan, dalam menghadapi Program Prioritas di tahun 2025 dan mengenai APBN 2025 harus secara serius perhatikan evaluasi Bappenas terhadap indikator capaian pembangunan nasional berdasarkan RPJP yang berakhir tahun 2025 ini.
“Saat ini sedang disusun balik di DPR bersama dengan pemerintah termasuk RPJMN memang ada yang tercapai ada yang belum tercapai. Nah yang belum tercapai inilah yang kemudian harus diturunkan dalam tahapan setiap tahun dalam bentuk RAPBN kebijakan program target pencapaiannya sehingga bisa diimplementasikan misalnya target penurunan angka kemiskinan ekstrem kita harapkan di 2024 itu 0% kalau berdasarkan rpjp tapi kita masih di 0,8% capaiannya per kuartal kedua tahun ini,” papar Kamrussamad.
Mengenai jumlah pengangguran, Kamrussamad menilai hal itu juga menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tidak mudah bagi pemerintahan mendatang.
“Kemudian angka pengangguran kita ingin menekan di bawah posisi 6%, tetapi ternyata kita di angka 7 sekian persen,” beber Kamrussamad.
Kamrussamad pun mengapresiasi tingkat inflasi Indonesia yang terkendali tetapi daya beli masyarakat yang menurun perlu menjadi perhatian serius pemerintah selanjutnya.
Legislator asal Dapil DKI Jakarta 3 ini menambahkan, diperlukan stabilitas politik agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai.
“Mmemang betul inflasi kita terkendali, tetapi daya beli kita agak cenderung mengalami penurunan dan indeks keyakinan konsumen kita juga mulai ada perambatan dan artinya apa untuk menghadapi 2025 kita memerlukan stabilitas politik yang kondusif,” tutup Kamrussamad. (***)
