JAKARTA l Racikan.id – Legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) Guspardi Gaus meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk segera merelokasi rumah warga yang terdampak akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu.
“Sebagai anggota DPR RI saya sudah menyuarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI agar pemerintah pusat menetapkan bencana banjir Sumbar sebagai bencana nasional dan meminta pemerintah pusat segera turun tangan. Dan Alhamdulilah, para menteri sudah silih berganti datang dan memberikan bantuan terhadap bencana di Sumbar,” kata Guspardi kepada para wartawan, Jumat (24/5/2024).
Kementerian itu, beber Guspardi, di antaranya Kementerian Sosial (Kemensos) yang telah memberikan bantuan logistik dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan menyalurkan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk petani yang terdampak.
“Pak Prabowo bahkan langsung datang dari Qatar ke Sumbar dan memberikan bantuan beras, obat- obatan dan logistik lainnya. Kemarin Presiden Jokowi juga datang ke Sumbar meninjau lokasi bencana dan Kamis kemarin Ketum DPP PAN yang juga adalah Menteri Perdagangan (Mendag) juga meninjau langsung tempat bencana dan memberikan 40 truk sembako, ungkap Politisi PAN ini.
Guspardi pun sangat mengapresiasi kerja pemerintah pusat dalam menanggapi bencana di Sumbar ini.
Menurut Guspardi, Pemprov Sumbar harus segera melakukan koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi data rumah warga dengan klasifikasi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.
“Kemudian akurasi datanya harus benar-benar akurat dan terjamin,” sambung Guspardi.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga menilai arahan Presiden Jokowi terkait sabo dam atau bendungan sabo juga perlu ditata di seluruh jalur yang berpotensi terdampak.
“Apalagi saat ini baru ada dua sabo dam yang ada di sepanjang jalur rentan terdampak banjir lahan dingin. Pembangunan sabo dam sangat penting, karena merupakan sistem
pengendalian bencana alam yang diakibatkan oleh aliran yang membawa endapan, material vulkanik dan pergerakan tanah sepanjang jalur aliran pegunungan,” tegas Guspardi.
“Dan itu harus dikalkulasi secara cermat, berapa buah bendungan sabo dam yang harus dibangun. Pemrov bersama Pemkab dan Pemkot mesti mengkaji dan melakukan penataan dengan kajian yang komprehensif,” tambah Anggota Baleg DPR RI ini.
Oleh karena itu, imbau Guspardi, arahan dari Presiden Jokowi harus dijawab sesegera mungkin dengan menyiapkan perencanaan yang matang, termasuk detil anggaran yang tepat serta memastikan rekolasi rumah warga berada di lahan yang aman.
“Begitu juga dengan pembangunan sabo dam agar dapat dilakukan secara efektif, efisien dan tepat guna,” tukas Guspardi.
“Intinya, jadikanlah arahan Presiden Jokowi ini sebagai momentum percepatan penanggulangan bencana dan pembangunan di Sumatera Barat,” pungkas Guspardi Gaus. (***)
