Fadel Muhammad: Pemda Harus  Terapkan Collaborative Governance untuk Kurangi Angka Kemiskinan dan Pengangguran 

JAKARTA l Racikan.id – Di hadapan seratus orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024, Wakil Ketua Fadel Muhammad menegaskan, di masa depan kemajuan Indonesi akan ditentukan oleh daerah. 

“Jika daerahnya maju, maka bangsa Indonesia juga akan mengalami kemajuan. Tetapi, jika daerah terus tertinggal, niscaya kemajuan Indonesia hanya akan menjadi impian saja,” kata Fadel saat menjadi narasumber kuliah umum kepada para peserta PPRA LXVII/2024 di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024). 

Sayangnya, lanjut Fadel, potensi  kemajuan daerah itu masih dihadapkan pada beberapa persoalan pelik. 

“Antara lain, banyaknya  aktor politik yang turut memainkan kekuasaan di daerah, sementara  kemampuan sumberdaya mereka belum cukup mumpuni. Banyak diantara mereka yang kaget dan demam panggung, memegang kekuasaan di daerah. Akibatnya,  malah melakukan tindak pidana korupsi dan itu sudah terbukti dari banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Fadel.

Sejaun ini, menurut Fadel, persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah, itu belum benar-benar bisa diatasi. 

“Terbukti, baik dana APBD maupun transfer pusat ke daerah yang nilainya sangat besar, belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Di mana-mana masih ditemukan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Dan itu menunjukkan ada yang salah,  yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah,” sebut mantan Gubernur Gorontalo ini.

“Pengamatan saya mengatakan, manajemen pemerintahan daerah sudah ketinggalan zaman, harusnya mereka mengikuti perkembangan yang ada. Kita membutuhkan collaborative governance, dan itu belum dimiliki oleh pemerintah daerah,” lanjut Fadel.

Dalam sistem collaborative governance, imbau Fadel, pemda harus memiliki pola pikir, APBD merupakan modal yang berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. 

“Jangan sampai seperti pada kasus Maluku Utara maupun Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27%, sedangkan di Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sebesar 20% tetapi jumlah orang miskin dan penganggurannya masih tinggi,” tukas Fadel

Senator asal Dapil Gorontalo ini menambahkan, hal itu merupakan bukti pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. 

“Seharusnya, pemda memakai anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Misalnya sektor perikanan dan pertanian,” pungkas Fadel Muhammad. (***)

Tinggalkan Balasan