Racikan.id l Keputusan Pemberhentian Hardiono dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Depok adalah salah satu langkah yang diambil oleh DPW Partai Nasdem Jawa Barat jelang perhelatan Pemilu 2024.
Kabar pemberhentian Ketua DPD Nasdem Kota Depok ini disampaikan Achmad Chaerudin selaku Wakil Ketua DPW Bidang Hubungan Legislatif dan Koordinator Dapil Jabar 6 (Depok-Bekasi).
“Keputusan pemberhentian Hardiono dari jabatanya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Depok tidak berdasarkan like and dislike, tapi kita punya parameter yang terukur, yang namanya delapan Program Aksi Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Provinsi Jawa Barat,” ungkap Dindin, sapaan akrab Achmad Chaerudin.
Program aksi DPW Nasdem Provinsi Jawa Barat tersebut, yakni penataan struktur DPD, DPC, dan DPRt. Selanjutnya adalah berkaitan dengan e-KTA, yaitu sejauh mana mengumpulkan e-KTA.
“Walau targetnya terpenuhi, ternyata pendistribusiannya belum merata. Jadi hanya merekrut anggota di laptop saja, belum ada pencetakan, pendistribusian, dan lainnya,” jelasnya.
Dari sisi kepengurusan, katanya lagi, dilihat dari berita acara hasil rapat, dari 36 pengurus yang hadir hanya 3, 4, atau 5 orang dalam setiap rapat. Artinya, DPD Partai Nasdem Kota Depok dalam kondisi tidak sehat.
“Dari 36 pengurus, kalau setengahnya atau 70 persen okelah. Kalau hanya 5 orang maksimal, ini kan repot. DPC 11 kecamatan pengurus hanya aktif 4 atau 5 orang. Yang lain sudah meninggalkan jabatannya. Apakah itu mereka sudah nggak mau aktif atau tidak mau bekerjasama dengan DPD,” tuturnya.
Selanjutnya, dalam hal branding. Menurutnya, partai politik membutuhkan branding ke masyarakat melalui berbagai alat peraga seperti bendera, baliho,hingga spanduk. Karena itu mencirikan sebuah partai yang sehat.
“Ini kan tidak ada. Kedelapan program aksi DPW Nasdem Jawa Barat tidak bisa dijalankan oleh Pak Hardiono dan kita sudah memberikan kesempatan kepada beliau, ayo bangkit, ayo benahi, dan segala macam. Mungkin kapasitasnya dan kapabilitasnya terbatas karena memang kita tidak punya dewan di sana dan juga tidak mampu mengajak orang untuk sama-sama mencapai tujuan bersama,” jelasnya.
DPW Nasdem Jawa Barat juga melihat sosok Hardiono solo karir. Padahal di tahun politik 2023, mesin politik sudah harus dipanaskan dan harus sudah siap untuk pertarungan politik di 2024. DPW tidak mau Depok di Pemilu 2024 tidak punya kursi lagi, baik di tingkat kota, provinsi, hingga RI.
“Saya kapasitasnya sebagai Kordapil yang tugasnya mendampingi para DPD ini untuk wilayah Jabar 6 ditugaskan oleh Kang Saan (Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustofa) berdasarkan hasil rapat pleno DPW untuk menyampaikan ke DPD Depok untuk segera dieksekusi, walaupun secara informal karena SK-nya belum turun. Tapi secara de facto Selasa (10/1/2023) disampaikan secara informal, walaupun secara resminya dalam bentuk SK, mohon maaf Pak Hardiono bukan ketua (DPD Nasdem Kota Depok) lagi,” paparnya.
“Sebelumnya, pada Senin (9/1/2023) malam, saya datang ke DPD Partai Nasdem Kota Depok untuk melakukan verifikasi melihat kondisi seperti apa. Memang dihadiri pengurus DPD Nasdem Kota Depok. Namun, dari 36 pengurus dihadiri hanya 3 orang. Yang banyak bacaleg dan itu tidak masuk dalam struktur kepengurusan dan bukan yang akan diverifikasi. Tidak ada perlengkapan administrasi yang baik, gimana orang mau bekerja. Wifi juga tidak ada,” katanya.
Setelah penyampaian informasi tersebut, katanya lagi, nanti akan ditunjuk penjabat Ketua DPD Nasdem Kota Depok dari unsur DPW.
“Secara de facto, beliau bukan ketua lagi dan secara de jure nanti kita akan terbitkan SK pemberhentian beliau dan pengangkatan Plt dari unsur DPW Nasdem Jawa Barat.
Selain di Depok, pemberhentian Ketua DPD juga dilakukan di Tasikmalaya dan Ciamis. Ketiga ketua DPD ini didemisionerkan dan dicaretakerkan. Plt nantinya jika SK sudah terbit bertugas untuk menyusun kembali kepengurusan yang betul-betul siap untuk bertempur di Pemilu 2024.
“Hari Jumat (13/1/2023), saya akan rapat untuk melaporkan potret kunjungan DPD di forum pleno, Kordapil melaporkan hasil pengamatan ke ketua. Kita menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Hardiono selama ini, namun sangat menyesal kita tidak bisa bekerjasama kembali,” katanya.
Dindin menjelaskan bahwa Hardiono hanya diberhentikan dari posisi sebagai ketua, bukan sebagai kader. Jika berkenan tetap bergabung dengan Nasdem, akan ditempatkan di Dewan Pertimbangan atau pakar sesuai keahlian yang dimiliki.
“Mudah-mudahan di Depok memahami sikap DPW karena kita tidak mau main-main dan target cukup tinggi, jadi harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kapabel,” ujarnya.
Dikatakannya, setelah disampaikan informasi pemberhentian, Hardiono memang menyampaikan penolakan dan itu dinilai sebagai hal yang biasa. Alasan penolakannya adalah kerja belum selesai dan masih berusaha mengkonsolidasikan partai, dan merasa tidak dihargai oleh DPW.
“Sebenarnya kalau memang berprestasi dan mencapai apa yang diharapkan, tidak mungkin dihentikan. Ada ukuran-ukuran pemberhentian, sebaiknya intropeksi. Dan jika menyampaikan penolakan, partai punya aturan main tersendiri. Keputusannya sudah final dan binding. Kalau mau menolak dari mana? Kita tidak mengenal musyawarah, ketua bukan dari hasil musyawarah, tapi penunjukkan atau SK dari DPP,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Kota Depok, Hardiono saat dikonfirmasi melalui WA belum memberikan penjelasan.***
