Erapol: Intervensi Jokowi dalam Penyusunan Kabinet Prabowo akan Jadi Ancaman

JAKARTA l Racikan.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang menyusun kabinetnya. Kabarnya Presiden Joko Widodo dilibatkan dalam pengisian kursi para menteri pada pemerintahan yang akan datang. 

Jika pelibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo hanya sekedar dimintai saran dan masukan biasa, hal itu tidak menjadi soal. Namun, jika yang dimaksud keterlibatan itu adalah ikut campur dan intervensi dalam penentuan nama-nama menteri, maka hal itu akan menjadi masalah dan membahayakan pemerintahan Prabowo.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia Khafidlul Ulum kepada para wartawan, Senin (16/9/2024).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Ulum ini, beberapa elite partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pernah menyebutkan Jokowi meminta beberapa orang kepercayaannya untuk masuk ke Kabinet Prabowo.

“Di antaranya, Pratikno, Bahlil Lahadalia, Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah nama lainnya,” sebut Cak Ulum.

Jika benar Jokowi melakukan intervensi dalam penyusunan kabinet Prabowo, lanjut Cak Ulum, maka hal itu akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan pemerintahan Prabowo di masa mendatang.

Cak Ulum berpandangan, ada beberapa alasan mengapa intervensi Jokowi dalam penyusunan kabinet akan menjadi ancaman dan membahayakan pemerintahan Prabowo. 

Pertama, tutur Cak Ulum, Indonesia menganut sistem presidensial. 

Artinya, ulas Cak Ulum, presiden memiliki kewenangan eksekutif yang besar dan bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan.

Cak Ulum berujar, presiden juga mempunyai kewenangan mutlak dan hak prerogatif dalam pembentukan kabinet dan penentuan nama-nama menteri yang akan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. 

“Jika hal itu diganggu dengan intervensi, maka presiden terpilih tidak bisa menjalankan kewenangannya dengan baik. Dia tidak leluasa lagi dalam menentukan orang-orang yang akan membantunya,” ingat Cak Ulum.

Kedua, ujar Cak Ulum, intervensi Jokowi yang besar akan memunculkan matahari kembar. Dalam sistem presidensial tidak boleh ada matahari kembar, karena akan menjadi pesaing dan hambatan dalam menjalankan pemerintahan. 

“Presiden harus menjadi matahari tunggal dalam menjalankan tugasnya. Sebab, matahari kembar akan merusak,” tegas Cak Ulum.

Ketiga, tutur Cak Ulum, menteri atau pejabat titipan Jokowi akan menjadi masalah bagi Prabowo, karena Prabowo belum tentu cocok bekerja dengan orang titipan tersebut. 

“Menteri titipan itu juga akan lebih loyal dengan orang yang menitipkannya, bukan dengan Prabowo,” ingat Cak Ulum.

Keempat, terang Cak Ulum, anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden terpilih yang akan mendampingi Prabowo lima tahun ke depan. 

“Jika Jokowi betul-betul menitipkan orang-orangnya dalam kabinet, ditambah anaknya menjadi wakil presiden, maka kekuasaan Jokowi di Istana masih akan sangat kuat. Apalagi Gibran merupakan sosok anak muda yang agresif,” tukas mantan Wartawan Politik Harian Jawa Pos ini.

Jika hal itu yang terjadi, tambah Cak Ulum, maka Prabowo masih akan dibayang-bayangi kekuasaan Jokowi. 

“Jelas hal tersebut akan “menyandera”  Prabowo. Langkah Prabowo akan terhambat dan tidak leluasa menjalankan pemerintahannya. Agar ancaman itu tidak terjadi, Prabowo harus mandiri dan berani menolak intervensi,” tuntas Cak Ulum. (***)

Tinggalkan Balasan