Pemerintah dan DPR Beda Pendapat Terkait Power Wheeling, RUU EBET Batal Disahkan

JAKARTA l Racikan.id – Rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU EBET dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Rabu (18/9/2024) dibatalkan. Penyebabnya karena DPR RI dan pemerintah belum sepakat terkait norma tentang power wheeling.  

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menjelaskan dengan pembatalan rapat pengembilan keputusan tingkat I hari ini, maka otomatis RUU EBET ini tidak dapat disahkan oleh DPR RI Periode 2019-2024.

Mulyanto berharap dengan pembatalan ini pembahasan RUU EBET oleh DPR RI dan pemerintah periode mendatang bisa semakin matang, terutama terkait norma power wheeling. 

Bahkan, lanjut Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini, dengan waktu yang lebih leluasa itu sangat dimungkinkan untuk me-review pasal-pasal lain yang krusial, mengingat pembahasan RUU EBET kemarin banyak yang diburu waktu. 

“Fraksi PKS DPR tegas akan menolak kebijakan power wheeling masuk dalam RUU EBET. Ketentuan ini bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat,” tegas Mulyanto.

Sebab, jelas Mulyanto, bila ketentuan power wheeling disetujui maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN. 

“Ini artinya adalah meliberalisasi sektor kelistrikan. Harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar, serta memberi karpet merah buat swasta untuk menggunakan jaringan transmisi listrik yang sudah dibangun negara. Ini kan melanggar konstitusi,” terang Anggota Baleg DPR RI ini. 

Mulyanto pun meminta pemerintahan baru nanti mengkaji lebih dalam norma power wheeling tersebut bagi masyarakat. 

Legislator asal Dapil Banten 3 ini mengingatkan, pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan segelintir pengusaha.

“Listrik merupakan salah satu kebutuhan penting dan strategis bagi masyarakat, karena itu sesuai konstitusi harus dikuasai oleh negara. Jangan sampai karena ingin tampil apik di kancah global, kebutuhan domestik dan national interest kedodoran,” tandas Mulyanto. (***)

Tinggalkan Balasan