JAKARTA l Racikan.id– Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai rencana Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menghentikan permanen secara dini operasional PLTU Suralaya, Banten, sebagai hal yang aneh.
Mulyanto mengingatkan, niat mengejar target transisi energi hijau melalui peralihan sumber pembangkit listrik memang sudah direncanakan tapi bukan berarti harus sradak-sruduk.
Mulyanto pun meminta Luhut jangan sembarangan membuat kebijakan.
“Pemerintah harus mengkaji secara mendalam dan hati-hati rencana tersebut secara tekno-ekonomi, karena rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1 yang direncanakan dimulai akhir tahun 2035 saja masih belum jelas,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Kamis (15/8/2024).
“Dalam kondisi banyak utang baiknya pemerintah jangan macam-macam. Apalagi umur pemerintahan ini sudah tinggal hitungan hari. Biarlah urusan strategis ini ditangani pemerintahan baru,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto menambahkan secara umum rencana pensiun dini PLTU itu tertuang dalam green RUPTL PLN.
“Dengan mempertimbangkan bantuan pinjaman lunak dari Just Energy Transition Program (JETP). Namun kalau ternyata, bantuannya berubah menjadi pinjaman dengan bunga komersil, nampaknya PLN akan keberatan,” tutur Mulyanto.
“Nah di titik ini soal krusialnya. Tidak adil, kalau kita secara voluntary harus menyuntik mati PLTU, tanpa bantuan dari pihak internasional. Ini dapat memicu kenaikan tarif listrik, atau meningkatnya subsidi listrik dari pemerintah, yang akibatnya akan menekan ruang fiskal kita,” lanjut Anggota Baleg DPR RI ini.
Mulyanto meminta agar pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan tidak terjebak pada agenda negara lain dalam penerapan program energi bersih.
Karena faktanya, tutur Mulyanto, Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya batu bara dan biaya pokok produksi (BPP) listrik dari sumber batu bara relatif murah.
“Pemerintah harus mengoptimalkan keunggulan komparatif yang dimiliki negara ini untuk membangun kesejahteraan rakyat. Jangan malah manut didikte pihak asing. Apalagi skema bantuan yang diberikan berubah dari hibah menjadi pinjaman berbunga komersil,” kata Legislator asal Dapil Banten 3 ini.
Mulyanto menegaskan, Indonesia jangan mau didikte oleh dunia internasional dengan komitmen yang bersifat gimik.
“Kita harus rasional-obyektif di atas nasional interest untuk mensejahterakan rakyat. Agar kita konsisten dengan target-target realistis yang kita tetapkan “, tegas Mulyanto.
“Kojmisi VII DPR RI bersama DEN masih menggodok Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang salah satunya berisi target NZE (net zero emission) tersebut. Ini belum putus,” imbuh Legislator asal
“Saya rasa cukup kita pegang target tersebut. NZE juga bukan berarti “zero” PLTU, tetapi netto antara emisi dan absorbsi karbon-nya “zero”. Karena itu kita pun harus punya target-target untuk program absorbsi karbon,” tandas Mulyanto. (***)