JAKARTA l Racikan.id – Momen Pilkada 2024 ini hendaknya kita tidak mengulang apa yang terjadi di awal tahun 2024 yaitu pada pileg dan pilpres kemarin dan kita harapkan tidak ada lagi abuse of power, unsur-unsur penggunaan mobilisasi sumber daya negara baik itu APBD/APBN untuk memenangkan calon tertentu baik incumbent atau panantang baru tetapi masih memiliki irisan dengan kekuasaan.
Demikian disampaikan Anggota F-PKB DPR RI Luluk Nur Hamidah ketika menjadi narasumber virtual Diskusi Dialektika Demokrasi DPR RI bertema “Aspirasi Parlemen untuk Pilkada Serentak Berkualitas” di Ruang PPIP, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Luluk mengaku dirinya masih mengingat jelas bagaimana amburadulnya penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2024.
“Saya pernah mengatakan Pemilu 2024 adalah salah satu pemilu yang sangat brutal dan ugal-ugalan karena memang ada tendensi abuse of power dan ada penggunaan sumber daya negara untuk digunakan mendukung dan memenangkan calon tertentu sehingga semangat dari pemilu yang seharusnya bisa diselenggarakan dengan jujur dan adil itu juga tidak sepenuhnya bisa terpenuhi,” kata Luluk.
Luluk juga mengaku tidak menginginkan adanya aparat keamanan yang berpihak kepada salah satu kubu.
“Kita juga tidak menginginkan adanya aparat keamanan yang kemudian berpihak pada salah satu paslon karena ini akan mencederai rasa keadilan baik bagi calon maupun masyarakat pada umumnya,” ujar Luluk.
Luluk meginginkan pilkada akan menjadi sebuah ajang pemilu yang demokratis dan menjadikan rakyat memiliki kesempatan untuk memilih calon kepala daerah yang sesuai hati nurani rakyat.
“Rakyat juga memiliki kesempatan untuk memilih calon yang terbaik sekaligus mengawal hasil-hasil kerja pemimpin melalui pilkada ini selaras dengan tujuan dan aspirasinya,” tutur Anggota Baleg DPR RI ini.
Namun demikian, lanjut Luluk, kerja semua pihak untuk mengawal demokrasi bukan hanya memastikan bagaimana pilkada bisa diselenggarakan secara baik, jujur, dan adil tetapi juga sekaligus hasil-hasil kebijakan dari pemimpin yang dilahirkan dari sebuah proses yang demokratis.
“Itu juga penting untuk kita kawal bersama sehingga pemimpin siapapun itu akan melahirkan kemaslahatan publik dan kebijakan yang selaras dengan harapan masyarakat banyak,” tegas Luluk.
Legislator asal Dapil Jateng 4 ini pun menyebut, masyarakat juga tidak menginginkan pemimpin akan menghambur-hamburkan sumber daya daerah melalui APBD hanya karena mereka tidak tahu apa yang menjadi prioritas dan apa yang terbaik yang bisa diberikan untuk rakyat.
“Pilkada menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa kita kawal dan pastikan baik itu pemimpinnya atau hasil-hasil produk kebijakan itu benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Dengan demikian demokrasi kita akan bertumbuh menjadi lebih sehat, lebih kuat dan tentu saja lebih bermakna,” pungkas Luluk Nur Hamidah. (***)
