JAKARTA l Racikan.id – Banyak pihak kecewa dengan kebijakan DPR RI yang cenderung tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang (UU) di Parlemen.
Merespon hal tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan, sebenarnya sistem yang berlaku dan model yang diterapkan selama ini oleh DPR RI dalam proses pembuatan UU sudah cukup baik.
“Apa yang dilakukan oleh DPR, model dan sistemnya sudah cukup bagus. Dalam arti kadang-kadang ada undang-undang yang memang berkejaran dengan waktu, sehingga perlu ada percepatan pembahasan,” kata Muzani kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/4/2025).
Selain sudah cukup baik, lanjut Muzani, sistem yang selama ini oleh DPR RI dalam proses pembuatan UU sudah cukup efektif.
Muzani tak menampik banyak kritik yang selama ini berkembang di masyarakat mengenai minimnya produk UU yang dihasilkan oleh DPR RI.
“Karena di satu sisi ada kritik dari masyarakat produk UU yang dihasilkan oleh DPR terlalu minim, terlalu sedikit, tetapi karena itu DPR mencoba memperbaiki diri dengan cara memperbaiki sistem agar pembahasan lebih efektif dan lebih efesien,” ujar Sekjen Partai Gerindra ini.
Muzani menegaskan, setiap proses pembahasan UU haruslah melibatkan partisipasi masyarakat.
“Harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pandangan-pandangan masyarakat. Sejauh yang saya ikuti partisipasi masyarakat terus mendapatkan proporsi yang proporsional,” tukas Ahmad Muzani. (***)
