JAKARTA l Racikan.id – Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang saat ini 34 menjadi 40. Hal ini menjadi diskursus publik hingga hari ini.
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menyatakan, rencana kebijakan tersebut haruslah dengan pertimbangan yang matang.
“Berkaitan dengan rencana kementerian lembaga yang dibentuk ini harus didasarkan pada kebutuhan pemerintah itu sendiri,” kata Aminurokhman kepada wartawan, Rabu (15/5/24)
Aminurokhman menggarisbawahi, rencana tersebut harus disesuaikan dengan visi misi Presiden terpilih.
Sebab, jelas Aminurokhman, presiden-lah yang paling tahu untuk apa penambahan jumlah kementerian lembaga tersebut.
“Untuk mewujudkan visi misi itu kan presiden yang lebih tahu ya, kementerian dan lembaga apa saja yang akan dibentuk,” tutur Wali Kota Pasuruan 2000-2010 ini.
Lalu, menurut Aminurokhman pembentukan tersebut juga harus didasarkan dengan pertimbangan yang komprehensif dan proporsional agar kinerja kementerian lembaga ini efektif dan tupoksi kementerian lembaga itu bisa berjalan tidak tumpang tindih.
“Efektifitas lembaga itu harus tetap menjadi acuan dalan mempertimbangan jumlah kementerjan lembaga,” beber Politisi Partai NasDem ini.
Menyikapi banyaknya kritik dari sejumlah pihak mengenai rezim berikutnya yang terkesan bagi-bagi kekuasaan dan tidak sejalan dengan pemerintahan yang efektif, Aminurokhman melihat sistem presidensial meletakkan presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat para pembantu-pembantunya tentu didasarkan pada fungsi kelembagaan yang ada.
“Sepanjang hal itu bisa menjadi kebutuhan yang proporsional dan bisa berjalan efektif dan produktif untuk mewujudkan visi misi negara saya kira masyarakat juga harus memahami itu,” pungkas Aminurokhman. (***)
