sidang kedua sengketa PHPU Pilpres 2019 di MK

Sidang MK: Ini Tanggapan KPU Atas Gugatan Kubu Prabowo-Sandi

Share it

Racikan.id-Menanggapi gugatan kubu Prabowo-Sandi dalam sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyampaikan jawabannya di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Agenda sidang tanggapan KPU atas Gugatan Prabowo-Sandi yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, selasa (18/6/2019).

Dalam sidang kedua sengketa hasil pilpres tersebut, Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin membacakan jawaban KPU atas permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh Kubu 02.

Berikut Poin-poin tanggapan dari pihak KPU atas dalil-dalil gugatan kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

-Pihak KPU Menolak Perbaikan Permohonan Oleh Tim Hukum 02.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak perbaikan permohonan gugatan yang diajukan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi ke MK. Hal ini disampaikan oleh Ali Nurdin, Ketua Tim Hukum KPU untuk sengketa Pilpres.

“Jawaban termohon dimaksud masih tetap dalam koridor sikap termohon yang menolak perbaikan permohonan pemohon,” tegas Ali.

Menurutnya, penolakan terhadap perbaikan permohonan kubu Prabowo merupakan sikap tegas KPU terhadap ketaatan hukum acara yang sudah ditetapkan oleh MK dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 tahun 2019 tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara hasil pemilihan umum sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 2 tahun 2019.

Adapun menurut ketentuan tersebut, perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres tidak diatur. Meski demikian, KPU tetap menyampaikan jawaban atas perbaikan permohonan sebagai bentuk penghormatan terhadap MK serta bentuk pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pilpres.

-Pihak KPU Menilai Permohonan Pemohon Tidak Jelas

KPU menilai, permohonan sengketa pilpres yang diajukan oleh pihak Pemohon, Prabowo-Sandi tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

“Jelas terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (obscuur libel), sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima,” ucap Ali Nurdin saat  membacakan tanggapan di gedung MK

Menurut Ali Nurdin, Gugatan yang tidak jelas itu, misalnya, soal dalil adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf.

Ali menyebut kubu Prabowo tidak menguraikan secara jelas kapan, di mana dan bagaimana pelanggaran dilakukan atau siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana cara melakukannya.Pihak KPU juga menyatakan bahwa semuanya serba tidak jelas, dan menyulitkan pihaknya untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil pemohon a quo.

KPU mengatakan dalil Permohonan pemohon, Prabowo-Sandi soal 17,5 juta Dadtar Pemilih Tetap (DPT) tak masuk akal dan dinilai kabur. Hal tersebut dikarenakan alasan pemohon tidak menjelaskan siapa saja mereka, bagaimana faktanya yang dimaksud DPT tidak masuk akal, dari daerah mana saja mereka, dan apakah mereka menggunakan hak pilih di TPS mana saja dan kepada siapa mereka menentukan pilihannya serta kerugian apa yang diderita pemohon.

Terkait dengan tudingan mengenai pemilih berusia kurang dari 17 tahun, pemilih berusia lebih dari 90 tahun, banyaknya pemilih dalam satu Kartu Keluarga (KK), DPT invalid dan DPT ganda, Situng, hingga tudingan penghilangan C7 atau daftar hadir pemilih di TPS, seluruhnya dinilai tidak jelas.

-Terkait DPT Telah Diselesaikan Bersama Dengan Pihak Pemohon,Prabowo-Sandi

Ali Nurdin, Kuasa Hukum KPU mengatakan, bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipersoalkan tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, telah diselesaikan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2019. Persoalan tersebut diselesaikan secara bersama-sama oleh KPU, pihak paslon Prabowo-Sandiaga, Bawaslu, dan pihak terkait.

“Bahwa DPT yang dipersoalkan oleh pemohon merupakan persoalan yang sudah diselesaikan secara bersama-sama sejak awal antara termohon, pemohon, pihak terkait serta Bawaslu,” kata Ali saat membacakan jawaban pihak termohon (KPU)
ditambahkannya lagi, dalam catatan KPU, tercatat ada tujuh kali koordinasi antara KPU dan pihak Prabowo-Sandiaga.

-Pemohon, Prabowo-Sandi Dinilai Gagal Paham Soal Situng

Dalam pembacaan tanggapan, KPU menilai, bila paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi telah keliru dan gagal paham mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

“Pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan Situng pada proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara,” sebut Ali Nurdin

Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin menyatakan, pencatatan data pada Situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tingjat nasional.

Situng hanyalah alat bantu yang berbasis pada teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan rekapitulasi, serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

-Pihak KPU Nyatakan Prabowo-Sandi Giring Opini Seolah MK Akan Berlaku Tidak Adil

Pihak KPU menilai jika dalil dari pemohon, paslon Prabowo-Sandi dalam permohonan gugatan sengketa hasil pilpres cenderung mengada-ada.Kubu Prabowo juga dinilai menggiring opini publik bahwa seakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak adil dalam menangani sengketa pilpres.

“Dalil pemohon tersebut terkesan mengada-ada dan cenderung menggiring opini publik bahwa seakan-akan Mahkamah Konstitusi akan bertindak tidak adil atau seperti menyimpan bom waktu seakan-akan apabila nantinya permohonan pemohon ditolak oleh MK, maka MK telah bersikap tidak adil,” kata Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin dalam pembacaan tanggapan.


-Dugaan KPU ini berdasar pada permohonan yang disampaikan kubu Prabowo.

Lebih dari sepertiga halaman berkas permohonan, pemohon berulang kali menuntut agar MK jangan bertindak sebagai Mahkamah ‘Kalkulator’ tetapi harus bertindak sebagai pengawal konstitusi.

Permohonan pemohon ini, menurut KPU, berbeda dengan permohonan pada umumnya.

“Biasanya, pemohon lebih menitikberatkan kepada materi pemeriksaan perkara yang menyangkut substansi permasalahan tentang fakta-fakta hukum adanya berbagai jenis bentuk pelanggaran pemilu yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.” Sebut Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin dalam pembacaan tanggapannya di gedung MK, selasa (18/6/2019)

hal tersebut dinilai oleh KPU sebagai upaya kubu Prabowo-Sandi untuk mengalihkan isu karena ketidakmampuan merumuskan permohonan gugatan oleh kubu pemohon, paslon Prabowo-Sandi. ( Tim redaksi)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *