Said Didu jadi Saksi kubu 02

Jadi Saksi di MK, Said Didu Akui Tak Ada Regulasi Menteri Soal Pejabat BUMN

Share it

Racikan.id-Said Didu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN (2005-2010), menjadi saksi dari kubu Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019)

Pada persidangan tersebut, Said Didu mengatakan sesuai definisi pemegang saham di UU BUMN, anak perusahaan BUMN memang bukan BUMN.

Namun dalam praktiknya, menurut Said Didu seseorang yang memiliki jabatan di anak perusahaan BUMN, seperti komisaris, dewan pengawas, dan direksi termasuk pejabat BUMN.

Said Didu menerangkan, pada saat dirinya menjadi Sekretaris Kementerian BUMN, pihaknya bersama KPK menyepakati petinggi di anak usaha BUMN harus melaporkan harta kekayaan (LHKPN). Adapun Kewajiban itu berlaku sejak tahun 2006.

“Kalau memakai definisi pemegang saham, bentuk perusahaannya (anak usaha BUMN) bukan BUMN, tapi pejabatnya dikategorikan pejabat BUMN. Munculnya siapa pejabat BUMN, karena munculnya UU Tipikor dan UU Pemilu, dan itu berlaku sampai sekarang, termasuk di Kepolisian, di Kejaksaaan,” jelas Said

Ditambahkannya, praktik petinggi anak usaha BUMN dianggap pejabat BUMN tak hanya untuk urusan melapor LHKPN. Saat petinggi anak usaha BUMN ingin berpolitik, Said mengaku dengan tegas meminta petinggi tersebut untuk mundur.

Kemudian Said Didu menyebut contoh petinggi anak usaha BUMN yang mundur karena ingin menjadi timses yakni Andi Arief dan Raden Pardede.

Dirinya juga mencontohkan Direktur Utama PT Semen Padang, Endang Irzal, yang juga mundur ketika ingin maju dalam Pilgub Sumatera Barat 2010. Saat itu, PT Semen Padang tercatat sebagai anak usaha Semen Gresik.

“Jadi praktik-praktik memang anak perusahaan dan ini adalah pejabat BUMN,” ujar Said Didu.

Selanjutnya, kuasa hukum KPU, Ali Nurdin mencecar Said dengan menanyakan apakah ada aturan dari Kementerian BUMN soal siapa saja yang disebut pejabat BUMN. Said mengakui tidak ada aturan mengenai tersebut.

“Pada regulasi mana muncul peraturan menteri atau PP mengenai pejabat BUMN” tanya Ali Nurdin

Said Didu menjawab pertanyaan Ali dengan mengatakan bila ada surat dari Kementerian BUMN yang menyampaikan nama-nama pejabat BUMN ke KPK inilah pejabat BUMN.

“Itukan surat Kementerian. Pertanyaan saya apakah ada regulasi, di pasal berapa, ketentuan mana yang menyebut pejabat BUMN” kembali Ali bertanya

“Saya sampai sekarang tidak menemukan nomenklatur pejabat BUMN selain di UU Pemilu dan Tipikor,” jawab Said.

“Tipikor di pasal berapa ada pejabat BUMN?” tanya Ali, Kuasa Hukum KPU.

“Yang lapor LHKPN, pejabat negara termasuk pejabat BUMN,” Ujar Ali.

“Pertanyaan saya ternyata (jawaban saksi) tidak ada aturan kementerian terkait pejabat BUMN,” pungkas Ali Nurdin.  (Tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *